Media Indonesia - Hakteknas

IABIE Rekomendasikan Perkuat Sistem Inovasi

TANTANGAN kebangkitan teknologi bangsa Indonesia masih dihadang oleh persoalan klasik yakni belum membaiknya sistem inovasi. Karena itu, untuk memperkuat sistem inovasi nasional dan juga daerah dibutuhkan regulasi yang ketat tentang teknologi impor baik yang masuk secara komersial, kerja sama investasi, maupun hibah.

"Langkah itu sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Ayat c yakni, penguatan kemampuan audit teknologi impor yang dikaitkan dengan penguatan Standar Nasional Indonesia untuk melindungi konsumen serta memfasilitasi pertumbuhan industri dalam negeri," ungkap Ketua Ikatan Alumni Program Habibie (IABIE) Bimo Sasongko BSAE MSEIE MBA dalam rangka Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) ke-21 yang jatuh tiap 10 Agustus 2016, dalam keterangan tertulis kepada pers, Senin (8/8).

Maka itu, dalam rangka memperkuat sistem inovasi serta agar bisa lebih membumikan Hakteknas, IABIE merekomendasikan pentingnya reinventing teknologi tepat guna. Definisi tepat guna yang selama ini dibiaskan dan terdegradasi perlu dirumuskan lagu sesuai dengan semangat zaman. Teknologi tepat guna tidak harus berkonotasi kuno serta sepele. Bisa saja tepat guna mengandung tingkat teknologi yang canggih.

"Teknologi tepat guna harus cocok dengan kebutuhan masyarakat agar bisa dimanfaatkan pada rentang waktu tertentu sesuai dengan kondisi budaya dan ekonomi serta penggunaannya harus ramah lingkungan," ucap pendiri Euro Management Indonesia tersebut.

Di sisi lain, kata penggagas Program Beasiswa Gerakan Indonesia 2030 itu, dalam membumikan Hakteknas juga perlu mengedepankan kreativitas masyarakat. Kreativitas pada prinsipnya yakni melekat pada individu warga bangsa, sedangkan pemerintah berfungsi sebagai regulator serta fasilitator.

Namun, ia menekankan agar benih-benih kreativitas warga bangsa dapat tumbuh subur harus disertai dengan penguatan sistem inovasi. Sayangnya, sistem inovasi di negeri ini belum progresif serta terjerat birokrasi sehingga sulit terserap oleh masyarakat luas.

Padahal, sistem inovasi dunia telah ditandai dengan kencangnya laju open innovation atau inovasi terbuka. Antara lain menjadikan hasil-hasil riset yang dilakukan oleh berbagai pihak bisa dikolaborasi dan digunakan oleh masyarakat secara mudah.

Di sisi lain, ia menekankan, jika ingin bertahan perusahaan harus terus mengeluarkan produk baru. Implikasinya, varian dari biaya riset yang semakin besar dan periode waktu yang lebih singkat meraih keuntungan. "Akibatnya banyak perusahaan yang tidak mampu mengembangkan produk-produk inovatif."

Bimo pun berharap pada peringatan Hakteknas hendaknya bisa mencerahkan rakyat tentang pencapaian menuju bangsa yang maju. "Juga diharapkan bisa membuka cakrawala baru terkait pengembangan konten lokal pada era konseptual yang diakselerasi oleh konvergensi teknologi informasi dan komunikasi (TIK)," tutur dia.

Terakhir, Bimo berharap pemerintahan Presiden Joko Widodo melakukan regulasi industri konten menuju pada kondisi tercipta perkembangan industri konten yang berbasis lokalitas.

"Masa depan suatu bangsa ditentukan sumber daya kreatifnya. Ekonomi kreatif akan menjadi pilar kelangsungan hidup bangsa. Karena itulah, bangsa ini harus menjadi gudang para kreator dan inovator di segala bidang kehidupan," jelas Bimo.

IABIE pun, lanjut dia, mendukukung gagasan dan langkah Presiden ketiga RI BJ Habibie yang juga pendiri Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) yang tengah menghimpun seribu ilmuwan untuk membantu pemerintah menyelesaikan persoalan bangsa.

"Ini penting agar melahirkan SDM teknologi yang berdaya saing global dengan cara mengirimkan lulusan terbaik SMA belajar di pusat Iptek dan peradaban unggul dunia," pungkas Bimo. (RO/OL-5)

Hakteknas

Press Release:

Hakteknas 2016

Ikatan Alumni Program  Habibie (IABIE)

Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) ke-21, pada 10 Agustus 2016 pengurus Ikatan Alumni Program Habibie (IABIE) menyampaikan rekomendasi dan menyumbangkan pemikiran terkait dengan esensi kebangkitan teknologi.

Membumikan Hakteknas

Tantangan kebangkitan teknologi di negeri ini masih dihadang oleh persoalan klasik yakni belum membaiknya sistem inovasi. Untuk memperkuat sistem inovasi nasional maupun daerah dibutuhkan regulasi yang ketat tentang teknologi impor baik yang masuk secara komersial, kerjasama investasi, maupun hibah. Langkah tersebut sesuai dengan UU Nomor 18/2002 ayat c yakni penguatan kemampuan audit teknologi impor yang dikaitkan dengan penguatan Standar Nasional Indonesia untuk melindungi konsumen dan memfasilitasi pertumbuhan industri dalam negeri.

Untuk lebih membumikan Hakteknas, IABIE merekomendasikan pentingnya reinventing teknologi tepat guna. Definisi tepat guna yang selama ini telah dibiaskan dan terdegradasi perlu dirumuskan kembali sesuai dengan semangat jaman. Teknologi tepat guna tidak harus berkonotasi kuno dan sepele. Bisa saja tepat guna mengandung tingkat teknologi yang canggih.

Dalam tataran sosio-engineering, tepat guna lebih menekankan solusi jitu terhadap berbagai persoalan bangsa saat ini. Teknologi tepat guna harus cocok dengan kebutuhan masyarakat sehingga bisa dimanfaatkan pada rentang waktu tertentu sesuai dengan kondisi budaya dan ekonomi serta penggunaannya harus ramah lingkungan.

Sejarah membuktikan bahwa konsistensi terhadap pengembangan teknologi tepat guna yang diikuti jiwa atau semangat berdikari telah mengantarkan sebuah bangsa mengalami kebangkitan teknologi yang luar biasa.

Untuk membumikan Hakteknas perlu mengedepankan kreativitas masyarakat. Kreativitas pada prinsipnya melekat pada individu warga bangsa, sedangkan pemerintah berfungsi sebagai regulator dan fasilitator. Benih-benih kreativitas warga bangsa tidak akan tumbuh subur tanpa disertai dengan penguatan sistem inovasi. Sayangnya sistem inovasi di negeri ini masih belum progresif dan masih terjerat birokrasi sehingga sulit terserap oleh masyarakat luas.

Padahal, sistem inovasi dunia telah ditandai dengan kencangnya laju open innovation atau inovasi terbuka. Antara lain menjadikan hasil-hasil riset yang dilakukan oleh berbagai pihak bisa dikolaborasi dan digunakan oleh masyarakat secara mudah. Apalagi akibat globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin cepat membuat produk baru memiliki daur hidup yang semakin singkat. Di sisi lain, jika ingin survive maka perusahaan harus terus mengeluarkan produk baru. Implikasinya varian dari biaya riset yang semakin besar dan periode waktu yang lebih singkat untuk meraih keuntungan. Akibatnya banyak perusahaan yang tidak mampu mengembangkan produk-produk inovatif.

Hakteknas dan Konten Lokal

       

Peringatan Hakteknas hendaknya bisa mencerahkan rakyat tentang milestones menuju bangsa yang maju. Juga diharapkan bisa membuka cakrawala baru terkait dengan pengembangan konten lokal pada era konseptual yang diakselerasi oleh konvergensi teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Perlu menggelorakan rasa optimis warga bangsa untuk bisa menguasai iptek. Saat ini dunia tengah memasuki era konseptual  atau conceptual age. Era ini dipacu oleh pesatnya perkembangan konvergensi TIK yang sangat menunjang pertumbuhan industri kreatif. Era konseptual ditandai dengan sengitnya kompetisi global untuk menciptakan konten yang menarik dan bernilai tambah tinggi. Dalam era konseptual, konten merupakan raja dari segala bentuk industri kreatif. Sayangnya, negeri ini belum memiliki sistem nasional yang baik untuk mengelola dan mengembangkan konten. Akibatnya, negeri ini dibanjiri oleh konten asing yang sedemikian rakusnya menyedot devisa negara.

Untuk menggenjot nilai tambah bangsa dan memperluas lapangan kerja, perlu mengoptimalkan sumber daya kreatif yang berbasis lokalitas.   Isu strategis terkait dengan konvergensi TIK di negeri ini adalah pentingnya regulasi yang komprehensif disertai insentif untuk pengembangan konten multimedia. Dengan demikian, ketika mega proyek infrastruktur seperti Palapa Ring telah terbangun, jangan sampai jalan tol informasi itu justru lengang konten lokal.

Lokalitas yang dimaksud diatas sesuai dengan premis Thomas L Friedman yang menyatakan fenomena globalisasi lokal atau glokalitas. Fenomena glokalitas akan mempromosikan budaya lokal lebih bernilai tambah. Pengertian budaya merujuk maestro kebudayaan Koentjaraningrat adalah sebuah hasil cipta, karsa, dan rasa manusia. Dari pengertian diatas bisa ditarik pengetian bahwa budaya lokal merupakan hasil cipta, karsa dan rasa yang khas serta tumbuh dan berkembang didalam suku bangsa yang ada disuatu daerah.

Saatnya Pemerintahan Presiden Joko Widodo melakukan regulasi industri konten menuju kepada kondisi dimana tercipta perkembangan industri konten yang berbasis lokalitas.

Masa depan suatu bangsa ditentukan oleh sumber daya kreatifnya. Ekonomi kreatif akan menjadi pilar kelangsungan hidup bangsa. Pengembang konten multimedia diharapkan bisa mendongkrak inovasi bangsa yang kini sedang tumbuh. Karena data menunjukkan bahwa Indonesia yang merupakan anggota G-20, ternyata dalam hal paten berada dinomor sepatu alias rangking terakhir.

Untuk kedepan bangsa ini membutuhkan konten lokal yang mampu go international. Sehingga bangsa ini menjadi gudangnya para kreator dan inovator disegala bidang kehidupan. Benih-benih kreatifitas warga bangsa tidak akan tumbuh subur tanpa disertai dengan penguatan sistem inovasi. Sayangnya, sistem inovasi di negeri ini masih sepi insentif. Padahal, sistem inovasi dunia telah ditandai dengan kencangnya laju open innovation. Antara lain menjadikan hasil-hasil riset yang dilakukan oleh berbagai pihak bisa dikolaborasi dan digunakan oleh masyarakat secara mudah karena adanya bermacam insentif.

Urgensi Indonesian Science Fund

IABIE mendukukung gagasan dan langkah Presiden RI ketiga  BJ Habibie yang juga pendiri Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) yang tengah menghimpun seribu ilmuwan untuk membantu pemerintah menyelesaikan persoalan bangsa.

Segenap elemen bangsa perlu mendukungdan menyokong AIPI terkait penghimpunan Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia atau dana abadi. Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia (Indonesian Science Fund/ISF) tersebut diharapkan berasal dari APBN, CSR perusahaan dan sumbangan dari pihak ketiga dari dalam maupun luar negeri. Dana tersebut akan dikelola oleh badan otonom di bawah AIPI.

Pemerintah sebaiknya segera mendukung secara konkrit sistem dan kelembagaan ISF. Apalagi pada saat ini betapa rendahnya investasi nasional dalam penelitian dan pengembangan yang kurang dari 0,1 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Hal ini tentunya menghambat kapasitas Indonesia untuk berkembang menjadi Negara maju. Serta untuk memberi dorongan agar ada usaha terus menerus membangkitkan daya inovasi dan kreasi guna kesejahteraan dan peradaban Indonesia.   

Kebijakan nasional untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), khususnya kegiatan inovasi sebaiknya mencermati fenomena global. Ada dua strategi global yang bisa dijadikan masukan berharga. Strategi pertama adalah pendirian taman-taman bisnis yang diperuntukkan bagi sektor industri spesifik. Contoh negara yang sangat progresif dalam mendirikan aneka taman bisnis adalah Dubai. Dibawah kepemimpinan Sheikh Mohammed, negara itu telah membangun secara spektakuler Dubai Internet City (DIC) yang dirancang dengan bantuan Arthur Andersen dan McKinsey & Company. Selain itu juga didirikan Dubai Healthcare City, Dubai Biotechnology and Research Park,  Dubai Industrial Park,  Dubai Studio Park, dan Dubai Media Park.

Dengan terbangunnya taman-taman bisnis tersebut Dubai menjadi basis yang ideal bagi perusahaan multinasional apapun. Dalam waktu singkat perusahaan top dunia hadir dan membuat kontrak jangka panjang dengan nilai investasi yang besar. Diantaranya adalah Microsoft, Oracle, HP, Compaq, Siemens, Sony Ericsson.  Begitu juga perusahaan raksasa media massa dan penyiaran memiliki cabang utama di Dubai Media Park. Seperti  Reuters, CNN, CNBC, BBC, Arabian Radio Network.

Persoalan daya inovasi bangsa terkait dengan persoalan mendasar yang menyangkut budaya, geo-politik dan kesiapan SDM. Eksistensi Indonesian Science Fund hendaknya jangan layu sebelum berkembang. Meskipun saat ini terjadi pemangkasan belanja negara, Pemerintahan Presiden Joko Widodo sebaiknya segera mengalokasikan dana sebagai katalis dana abadi pengembangan iptek dan  prakarsa modal ventura untuk kegiatan inovasi.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo agar secepatnya mencari solusi terhadap kondisi masih ada sebagian ilmuwan dan teknolog dari instansi pemerintah dan BUMN yang kapasitasnya masih idle. Untuk itu perlu insentif dan program terobosan agar kapasitas mereka bisa digunakan secara optimal. Salah satu yang perlu insentif dan terobosan adalah Puspiptek ( Pusat Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ) Serpong yang berupa infrastruktur Iptek yang sangat luas dan beragam. Berbagai laboratorium teknik, fasilitas pengujian, fasilitas kalibrasi, hingga reaktor nuklir perlu dioptimalkan.

Saatnya pemerintah membenahi wahana riset dan teknologi seperti halnya kawasan Puspiptek agar komponen laboratorium tidak menjadi besi tua. Perlu peta jalan baru terkait kebijakan riset dan teknologi yang bertumpu kepada inovasi produk. Untuk itu pemerintah harus segera mensinergikan lembaga-lembaga riset dan pengkajian seperti halnya BPPT, LIPI, BATAN, LAPAN dengan perusahaan atau komunitas inovatif yang ada di negeri ini.

Hakteknas dan Transformasi Pendidikan

Hasil kajian IABIE menyatakan bahwa tahapan kebangkitan nasional bisa dipercepat dengan mencetak SDM teknologi yang berdaya saing global dengan cara yang efektif yakni mengirimkan kaum belia lulusan terbaik SMA untuk belajar di pusat Iptek dan peradaban unggul dunia.Peringatan Hakteknas 2016 ini harus dijadikan momentum untuk memulai kembali inisiatif BJ Habibie yang telah berhasil mencetak ribuan tenaga ahli kelas dunia lewat berbagai skema Bea Siswa Luar Negeri (BSLN). Tentunya pada saat ini kondisinya sangat memungkinkan untuk membuat skema yang tidak hanya mengandalkan anggaran pemerintah pusat.

Untuk mengakselerasi kebangkitan tekonologi perlu melakukan transformasi pendidikan menuju peradaban Indonesia yang unggul dengan berbagai terobosan baru.

Salah satu contoh terobosan yang strategis untuk memajukan bangsa adalah menjaring siswa SMA yang berprestasi dan lulus seleksi secara terbuka untuk mendapatkan kredit beasiswa dari lembaga keuangan atau korporasi dan pemerintah daerah guna melanjutkan kuliah di perguruan tinggi terkemuka di luar negeri.

Setiap kabupaten atau kota setidaknya setiap tahun rutin mengirimkan minimal 10 siswa berbakat dan memiliki prestasi belajar yang bagus dan lulus seleksi. Para penerima beasiswa setelah lulus kuliah dan telah bekerja bisa mengembalikan kredit tersebut. Atau bisa juga sistem ikatan dinas dari pemerintah daerah sehingga mereka tidak perlu mengembalikan kredit tersebut. Dan biaya tersebut dianggarkan rutin dalam APBD sebagai investasi masa depan berupa SDM unggulan yang berdaya saing global yang memiliki keahlian khusus yang sangat berguna bagi pengembangan daerah.

Kredit beasiswa bagi lulusan SMA tersebut didanai oleh perbankan nasional dan bisa juga dari dana CSR perusahaan besar yang beroperasi di daerah tersebut. Terobosan kredit beasiswa bagi siswa SMA berprestasi untuk kuliah ke luar negeri.

Sekian.

Atas perhatian dan kerjasama antara IABIE dengan rekan-rekan jurnalis media massa, baik media cetak maupun elektronik, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Jakarta, 9 Agustus 2016

Bimo Sasongko BSAE, MSEIE, MBA

Ketua Umum

Merespons Tantangan Iptek di Masa Depan

Merespons Tantangan Iptek di Masa Depan

Pembangunan karakter bangsa merupakan megaproyek bagi bangsa-bangsa yang ingin maju dan berdaya saing tinggi. Apa pun dan berapa pun harganya tentu akan ditempuh demi keberhasilan pembangunan karakter bangsa yang diikuti oleh penguasaan Iptek secara progresif.

Sebagai anak intelektual Prof.DR.Ing BJ Habibie, segenap anggota Ikatan Alumni Program Habibie (IABIE) dituntut untuk memiliki karakter unggul dan inklusif atau merakyat dalam berkarya maupun dalam menggeluti profesinya. 

Meraih keunggulan di bidang Iptek dan nilai tambah di segala bidang, serta selalu digaris depan depan dalam transformasi teknologi dan industri. Semua itu menjadi karakter IABIE yang digariskan oleh BJ. Habibie. 

Dengan modal alamiah berupa wadah perhimpunan alumni dengan bermacam portofolio kompetensi serta daya kreativitas dan inovasi, visi itulah yang hendak dikedepankan. IABIE ingin mewujudkan kepemimpinan unggul, khususnya kepemimpinan dalam domain Iptek dan dunia usaha melalui sinergi yang kuat antar anggota dan sesama anak bangsa.

Terus berjuang bersama meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan pembangunan nasional di Indonesia. Khususnya strategi transformasi teknologi dan industri dengan wahana yang sesuai dengan semangat jaman.

Program kerja IABIE menekankan berbagai macam inisiatif kebangsaan dan kebudayaan seperti yang hingga kini masih dilakukan oleh Bapak BJ.Habibie.

Para anggota IABIE pada saat ini telah eksis berkaya dan berinovasi untuk bangsa. Sebagian besar masih terkait dengan aspek global brain circulation yang berkarya di dalam negeri ataupun di luar negeri yang langsung ataupun tidak langsung telah menyokong kemajuan bangsa. Masing-masing terkait dengan aspek global brain circulation.

IABIE juga memiliki program kerja terkait advokasi, promosi dan dukungan konkrit terhadap segenap para ilmuwan, inovator dan teknologi yang tengah berkarya dan berinovasi tetapi ditengah jalan mengalami berbagai kendala teknis dan non teknis.

Kendala non teknis termasuk melakukan pembelaan hukum dan upaya politik bila ada anggota yang terkena masalah. Seperti misalnya kasus inovator alat kesehatan (alkes) dan kasus mobil listrik. Kondisi Indonesia saat ini ada irisan antara domain hukum dan domain inovasi teknologi yang masih abu-abu sehingga bisa berakibat yang merugikan kegiatan inovasi.

Pengurus IABIE memberikan masukan yang komprehensif kepada pemerintah, khususnya terhadap otoritas hukum seperti KPK, Kejaksaan dan Kepolisian terkait domain abu-abu di atas. Sehingga otoritas hukum di negeri ini bisa memahami secara komprehensif terkait dengan pengembangan teknologi dan proses inovasi. Supaya hukum tidak memakan anak bangsa yang melakukan proses inovatif.

IABIE memiliki program kerja membantu pemerintah mewujudkan poros teknologi global yang kini sedang dibangun oleh Presiden Joko Widodo. Membantu pemerintahan membenahi ekosistem di dalam negeri yang mampu mengkondusifkan brain circulation, dimana warga negara berbakat betah berkarya di negeri tercinta.

IABIE mengajak segenap bangsa untuk meneropong keberhasilan Tiongkok, India dan Israel yang akhir-akhir ini menikmati ledakan investasi berkat proses inovasi di segala lini.

Indonesia perlu menerapkan seruan pemenang Hadiah Nobel Robert Solow, bahwa ekosistem inovasi teknologi yang baik disuatu bangsa merupakan instrumen yang paling andal untuk menggenjot produktivitas dan pertumbuhan ekonomi ditengah krisis dunia.

IABIE berusaha menjadi Jembatan kolaborasi ABG yang erat dan konstruktif untuk mendorong proses inovasi. Mendorong terjadinya kolaborasi ABG (Acacemics, Businesses, Government) dalam riset dan inovasi.

Memfasilitasi terjadinya riset berorientasi kebutuhan industri dan berkolaborasi dengan pihak-pihak yang akan menjadi pengembang, investor dan pemasarnya.

IABIE juga berperan sebagai badan pemikir, badan analis yang berorientasi pada kebijakan pembangunan nasional dan inisiatif kerakyatan.

Juga mempunyai solusi konkrit dan daya guna langsung terhadap masyarakat, pemerintah, dan para pengambil keputusan. Implementasi badan pemikir juga sebagai clearing house untuk para anggota dan cendekiawan lain yang mungkin tidak mendapat kesempatan dikenal idenya, terutama oleh para pengambil keputusan.

Aktivitas sebagai badan pemikir juga diwujudkan dalam seminar, pendidikan, latihan, dan penjabaran ide yang bersifat strategis untuk pembangunan bangsa.

Segenap anggota IABIE bertekad melanjutkan peran sejarah BJ Habibie sejak beliau menjadi penggerak Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Jerman pada 1956. Sebagai pengurus pada waktu itu BJ Habibie memiliki obsesi dan visi pembangunan yang detail.

Sejak saat itu PPI mulai menyiapkan wahana bangsa diberbagai bidang. Seperti bidang kedirgantaraan, maritim, ketenagalistrikan, dan wahana industrialisasi lainnya. Wahana merupakan sarana dan prasarana yang strategis untuk pembangunan bangsa yang bertumpu kepada prinsip kemandirian.

Sepanjang kariernya BJ Habibie telah mempersiapkan berbagai wahana industrialisasi dan pusat Iptek serta meletakkan tonggak Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) yang diperingati setiap tanggal 10 Agustus.

Pada saat ini IABIE sedang melakukan reinventing program pengiriman kembali lulusan SMA ke luar negeri dengan skema yang sesuai dengan kondisi sekarang serta memberikan solusi ke Pemerintah terkait dengan pengiriman lewat skema offset.

Kebijakan Presiden Joko Widodo memacu pembangunan infrastruktur memerlukan dukungan banyak SDM ahli dibidang teknis maupun pembiayaan.

Sehingga pembangunan infrastruktur bisa terwujud dengan kualitas yang baik dan bisa berlanjut tanpa kendala yang berarti di waktu mendatang.

Selain itu pembangunan berbagai proyek infrastruktur perlu melibatkan aspek audit teknologi yang bertujuan untuk mengedepankan kepentingan komponen lokal dan melibatkan seluas-luasnya tenaga kerja lokal.

Pemerintah hendaknya tidak memberikan cek kosong begitu saja kepada pengusaha asing untuk memilih dan menentukan sendiri spesifikasi teknologi yang akan diterapkan di negeri ini.

IABIE membuat cetak biru yang disampaikan kepada pemerintah terkait dengan pentingnya membentuk lembaga untuk mengelola sistem offset terkait dengan berbagai macam belanja ke luar negeri maupun pembangunan berbagai macam infrastruktur. Offset dapat diartikan sebagai mekanisme timbal balik.

Lembaga offset yang diinisiasi IABIE sebaiknya diisi oleh para ahli yang mengerti tentang alih teknologi, konsultan pendidikan internasional dan ahli tentang bisnis dan nilai tambah industri.

Lembaga offset harus mengerti betul tujuan ekonomis dari offset yang bisa memperluas lapangan kerja dan mengoptimalkan devisa keluar negeri.

Selanjutnya lembaga offset juga harus memahami betul tujuan alih teknologi di berbagai tingkatan. Idealnya lembaga offset dibentuk oleh Presiden dan harus mampu berkoordinasi lintas kementerian.

Sehingga belanja kementerian dan lembaga negara lain keluar negeri dengan jumlah nominal tertentu, sebaiknya ditempuh dengan mekanisme offset.

Begitu juga ada ketentuan offset tersendiri bagi perusahaan patungan swasta dan pemerintah, atau swasta murni, bagaimana permberlakuan offset yang ideal. Lembaga offset harus mampu menjalankan fungsi strategisnya yakni inventarisasi potensi yang bisa dikembangkan terkait offset.

Kemudian memiliki data-base yang akurat terkait perusahaan-perusahaan dalam negeri yang mampu menerima offset. Kemudian melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan offset serta mengatasi jika ada hambatan di lapangan.

Skema offset sebaiknya mencakup transfer teknologi, co-production atau produksi bersama di Indonesia untuk komponen dan struktur, serta fasilitas pemeliharaan dan perbaikan.

Yang terdiri dari direct offset dan indirect offset. Direct offset merupakan kompensasi yang langsung berhubungan dengan kontrak pembelian. Sedangkan indirect offset atau biasa disebut offset komersial biasanya berbentuk buyback, bantuan pemasaran/pembelian alutsista yang sudah diproduksi oleh negara berkembang tersebut, produksi lisensi, hingga transfer teknologi dengan mendidik SDM.

Perjanjian kontrak pengadaan sebaiknya menekankan transfer of technology (ToT) dengan mengirimkan SDM untuk belajar dan magang di luar negeri.

Republika - Wujudkan Ide Besar Habibie

Wujudkan Ide Besar Habibie

JAKARTA -- Putra sulung mantan presiden ketiga BJ Habibie, Ilham Akbar Habibie berharap alumni beasiswa pendidikan di luar negeri mampu mewujudkan gagasan besar ayahnya.Hal itu ia sampaikan ketika menghadiri Rapat Umum Anggota Ikatan Alumni Program Beasiswa Habibie (IABIE) di Jakarta, Sabtu (30/7).

Ia mengungkapkan cita-cita tulus Habibie dengan program beasiswa yang ia cita-citakan dulu adalah manusia Indonesia yang mampu menciptakan nilai tambah sangat besar, sekaligus menyejahterakan rakyat banyak. Karena itu, tenaga teknis dan profesional di bidang industri besar dan strategis diutamakan.

"Pak Habibie adalah motornya ketika beasiswa ini diluncurkan sejak 1982 hingga 1996. Sebagai motor penggerak, ide ini harus segera diinstitusionalisasi. Karena saat ini masih banyak ide tersebut yang belum terwujud," kata dia.

Ilham mengatakan, alumni program beasiswa Habibie saat ini sebagian besar sudah di bagian manajemen. Mereka berprofesi di bidang masing- masing sehingga bisa berkontribusi lebih besar mewujudkan cita-cita Habibie. "Dan IABIE bisa menjadi salah satu wadah pentingnya," ujarnya.

Karena itu, ia berharap IABIE mampu menjadi bagian dari institusionalisasi ide-ide Habibie. Walaupun kini beasiswa Habibie sudah tidak ada lagi.

Bagian dari masterplan Ilham juga mengungkap, salah satu yang menjadi impian besar Pak Habibie adalah bangsa Indonesia ini maju di bidang industri strategis.

Hadirnya industri strategis saat itu memang tidak lepas dari program beasiswa Habibie saat itu, yang dimulai pada 1982 hingga 1992.

Walaupun saat ini ada program beasiswa pedidikan dari pemerintah, seperti LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) dari Kementerian Keuangan, menurut dia, pola beasiswa berbeda dengan beasiswa Habibie dulu.

"Beasiswa LPDP saat ini tidak ada keterikatan, orang yang dapat beasiswa dia bisa ngapain aja setelah itu. Itu ada bagusnya, juga ada tidak bagusnya. Bagusnya setelah penerima beasiswa LPDP bisa fleksibel," kata Ilham.

Para penerima beasiswa Habibie dulu, menurut dia, pulang ke Indonesia sudah menjadi bagian dari masterplanpembangunan Indonesia. Mereka sudah tahu mau ditaruh di mana. "Sebagian besar penerima beasiswa Habibie saat itu difokuskan pada tenaga-tenaga teknis di industri strategis," ujarnya.

Dengan begitu, hasilnya bisa dirasakan dengan hadirnya berbagai industri besar dan strategis kini. Walaupun saat ini berbagai industri strategis masih tetap ada, kondisinya masih belum ber kembang seperti harapan besar Habibie.

Karena itu, ia berharap pemerintah bisa mewujudkan kembali cita-cita besar Habibie melalui program beasiswa bagi pengembangan industri strategis. Karena ia meyakini bagaimana pun industri strategislah yang mampu menciptakan lapangan kerja lebih besar dan berkualitas, memberi nilai tambah jauh lebih tinggi dari hanya sekadar industri jasa dan komoditas.

rep: Amri Amrullah, ed: Nina Chairani

Press Release IABIE

Press Release

Ikatan Alumni Program  Habibie (IABIE)

Dalam rangka memperingati hari jadi IABIE pada 2 Agustus, pengurus menyampaikan rekomendas i dan menyumbangkan pemikiran kepada Pemerintah Presiden Joko Widodo terkait dengan masalah dan solusi SDM ahli dan berkompetensi tinggi untuk pembangunan nasional, khususnya pembangunan infrastruktur, industri dan kapasitas inovasi nasional.

Ikatan Alumni Program Habibie (IABIE) merupakan organisasi profesi yang bermula dari 1.500 lulusan SMA terbaik yang pernah mendapatkan Program Beasiswa Habibie selama periode 1982 hingga 1996 di berbagai negara maju.

Program beasiswa dikoordinir oleh Kementerian  Riset dan Teknologi dalam Program OFP, STMDP, STAID, IPTN dan PT PAL untuk  melanjutkan studi jenjang S-1 di bidang sains dan teknologi ke beberapa negara maju di dunia diantaranya Jerman, USA, Prancis, Belanda, Inggris, Australia, Kanada, Austria, dan Jepang.

Program beasiswa ini digagas oleh Presiden RI ke-3 BJ Habibie, yang pada saat itu masih menjabat sebagai Menteri Riset, untuk memperkuat lembaga-lembaga di bawah Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dan Badan Pengelolaan Industri Strategis (BPIS).

Setelah 20 tahun kemudian, pada 2 Agustus 2013 dilakukan deklarasi berdirinya IABIE oleh perwakilan dari masing-masing negara Alumni tujuan beasiswa.

“Optimasi Peran SDM Ahli untuk Pembangunan”

Sebagai anak intelektual Prof.DR.Ing BJ Habibie, segenap anggota IABIE dituntut memiliki karakter unggul dan inklusif atau merakyat dalam berkarya maupun dalam menggeluti profesinya.

Meraih keunggulan dibidang Iptek dan nilai tambah segala bidang, serta selalu digaris depan depan dalam transformasi teknologi dan industri. Semua itu merupakan karakter IABIE yang digariskan oleh BJ. Habibie.

IABIE sadar benar bahwa pembangunan karakter bangsa merupakan megaproyek bagi bangsa-bangsa yang ingin maju dan berdaya saing tinggi. Apa pun dan berapa pun harganya akan ditempuh demi keberhasilan pembangunan karakter bangsa yang diikuti oleh penguasaan Iptek secara progresif.

Visi IABIE adalah terdepan dan inklusif memajukan iptek, meningkatkan nilai tambah dan kapasitas inovasi di Tanah Air. Dengan modal alamiah berupa wadah perhimpunan alumni dengan bermacam portofolio kompetensi serta daya kreativitas dan inovasi.

IABIE mewujudkan kepemimpinan unggul khususnya kepemimpinan dalam domain Iptek dan dunia usaha melalui sinergi yang kuat antar anggota dan sesama anak bangsa.

Terus berjuang bersama meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan pembangunan nasional di Indonesia. Khususnya strategi transformasi teknologi dan industri dengan wahana yang sesuai dengan semangat jaman.

Program kerja IABIE menekankan berbagai macam inisiatif kebangsaan dan kebudayaan seperti yang hingga kini masih dilakukan oleh Bapak BJ.Habibie.

Para anggota IABIE pada saat ini telah eksis berkaya dan berinovasi untuk bangsa. Sebagian besar masih terkait dengan aspek global brain circulation yang berkarya di dalam negeri ataupun di luar negeri yang langsung ataupun tidak langsung telah menyokong kemajuan bangsa. Masing-masing terkait dengan aspek global brain circulation.

IABIE juga memiliki program kerja terkait advokasi, promosi dan dukungan konkrit terhadap segenap para ilmuwan, inovator dan teknologi yang tengah berkarya dan berinovasi tetapi ditengah jalan mengalami berbagai kendala teknis dan non teknis.

Kendala non teknis termasuk melakukan pembelaan hukum dan upaya politik bila ada anggota yang terkena masalah.Seperti misalnya kasus inovator alat kesehatan (alkes) dan kasus mobil listrik.

Kondisi Indonesia saat ini ada irisan antara domain hukum dan domain inovasi teknologi yang masih abu-abu sehingga bisa berakibat yang merugikan kegiatan inovasi.

Pengurus IABIE memberikan masukan yang komprehensif kepada pemerintah, khususnya terhadap otoritas hukum seperti KPK, Kejaksaan dan Kepolisian terkait  domain abu-abu diatas. Sehingga otoritas hukum di negeri ini bisa memahami secara komprehensif terkait dengan pengembangan teknologi dan proses inovasi. Supaya hukum tidak memakan anak bangsa yang melakukan proses inovatif.

IABIE memiliki program kerja membantu pemerintah mewujudkan poros teknologi global yang kini sedang dibangun oleh Presiden Joko Widodo. Membantu pemerintahan membenahi ekosistem di dalam negeri yang mampu mengkondusifkan brain circulation, dimana warga negara berbakat betah berkarya di negeri tercinta.

IABIE mengajak segenap bangsa untuk meneropong keberhasilan Tiongkok, India dan Israel yang  akhir-akhir ini menikmati ledakan investasi berkat proses inovasi disegala lini.

Indonesia perlu menerapkan seruan pemenang Hadiah Nobel Robert Solow, bahwa ekosistem inovasi teknologi yang baik disuatu bangsa merupakan instrumen yang paling andal untuk menggenjot produktivitas dan pertumbuhan ekonomi ditengah krisis dunia.

IABIE berusaha menjadi Jembatan kolaborasi ABG yang erat dan konstruktif untuk mendorong proses inovasi. Mendorong terjadinya kolaborasi ABG ( Acacemics, Businesses, Government) dalam riset dan inovasi.

Memfasilitasi terjadinya riset berorientasi kebutuhan industri dan berkolaborasi dengan pihak-pihak yang akan menjadi pengembang, investor dan pemasarnya.

IABIE juga berperan sebagai badan pemikir, badan analis yang berorientasi pada kebijakan pembangunan nasional dan inisiatif kerakyatan.

Juga mempunyai solusi konkrit dan daya guna langsung terhadap masyarakat, pemerintah, dan para pengambil keputusan. Implementasi badan pemikir juga sebagai clearing house untuk para anggota dan cendekiawan lain yang mungkin tidak mendapat kesempatan dikenal idenya, terutama oleh para pengambil keputusan.

Aktivitas sebagai badan pemikir juga diwujudkan dalam seminar, pendidikan, latihan, dan penjabaran ide yang bersifat strategis untuk pembangunan bangsa.

Segenap anggota IABIE bertekad melanjutkan peran sejarah BJ Habibie sejak beliau menjadi penggerak Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Jerman pada 1956. Sebagai pengurus pada waktu itu BJ Habibie memiliki obsesi dan visi pembangunan yang detail.

Sejak saat itu PPI mulai menyiapkan wahana bangsa diberbagai bidang. Seperti bidang kedirgantaraan, maritim, ketenagalistrikan, dan wahana industrialisasi lainnya.

Wahana merupakan sarana dan prasarana yang strategis untuk pembangunan bangsa yang bertumpu kepada prinsip kemandirian.

Sepanjang kariernya BJ Habibie telah mempersiapkan berbagai wahana industrialisasi dan pusat Iptek serta meletakkan tonggak Hari Kebangkitan Teknologi Nasional ( Hakteknas ) yang diperingati setiap tanggal 10 Agustus.

Pada saat ini IABIE sedang melakukan reinventing program pengiriman kembali lulusan SMA ke luar negeri dengan skema yang sesuai dengan kondisi sekarang serta memberikan solusi ke Pemerintah terkait dengan pengiriman lewat skema offset.

Kebijakan Presiden Joko Widodo memacu pembangunan infrastruktur memerlukan dukungan banyak SDM ahli dibidang teknis maupun pembiayaan.

Sehingga pembangunan infrastruktur bisa terwujud dengan kualitas yang baik dan bisa berlanjut tanpa kendala yang berarti diwaktu mendatang.

Selain itu pembangunan berbagai proyek infrastruktur perlu melibatkan aspek audit teknologi yang bertujuan untuk mengendepankan kepentingan komponen lokal dan melibatkan seluas-luasnya tenaga kerja lokal.

Pemerintah hendaknya tidak memberikan cek kosong begitu saja kepada pengusaha asing untuk memilih dan menentukan sendiri spesifikasi teknologi yang akan diterapkan di negeri ini.

IABIE membuat cetak biru yang disampaikan kepada pemerintah terkait dengan  pentingnya membentuk lembaga untuk mengelola sistem offset terkait dengan berbagai macam belanja ke luar negeri maupun pembangunan berbagai macam infrastruktur. Offset dapat diartikan sebagai mekanisme timbal balik.

Lembaga offset yang diinisiasi IABIE sebaiknya diisi oleh para ahli yang mengerti tentang alih teknologi,  konsultan pendidikan internasional dan ahli tentang bisnis dan nilai tambah industri.

Lembaga offset harus mengerti betul tujuan ekonomis dari  offset yang bisa memperluas lapangan kerja dan mengoptimalkan devisa keluar negeri.

Selanjutnya lembaga offset juga  harus memahami betul tujuan alih teknologi di berbagai tingkatan.   Idealnya lembaga offset dibentuk oleh Presiden dan harus mampu berkoordinasi lintas kementerian.

Sehingga belanja kementerian dan lembaga negara lain  keluar negeri dengan jumlah nominal tertentu, sebaiknya ditempuh dengan mekanisme offset.

Begitu juga ada ketentuan offset tersendiri bagi perusahaan patungan swasta dan pemerintah, atau swasta murni, bagaimana permberlakuan offset yang ideal. Lembaga offset  harus mampu menjalankan fungsi strategisnya yakni  inventarisasi potensi yang bisa dikembangkan terkait offset. 

Kemudian memiliki data-base yang akurat terkait perusahaan-perusahaan dalam negeri yang mampu menerima offset. Kemudian melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan offset serta mengatasi jika ada hambatan di lapangan.

Skema offset sebaiknya mencakup transfer teknologi, co-production atau produksi bersama di Indonesia untuk komponen dan struktur, serta fasilitas pemeliharaan dan perbaikan.

Yang terdiri dari direct offset dan indirect offset.

Direct offset merupakan kompensasi yang langsung berhubungan dengan kontrak pembelian. Sedangkan indirect offset atau biasa disebut offset komersial biasanya berbentuk buyback , bantuan pemasaran/pembelian alutsista yang sudah diproduksi oleh negara berkembang tersebut, produksi lisensi, hingga transfer teknologi dengan mendidik SDM. 

Perjanjian kontrak pengadaan sebaiknya menekankan transfer of technology (ToT) dengan mengirimkan SDM untuk belajar dan magang di luar negeri.

Sekian.

Atas perhatian dan kerjasama antara IABIE dengan rekan-rekan jurnalis media massa, baik media cetak maupun elektronik, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Jakarta, 1 Agustus 2016

Ketua Umum  IABIE

Bimo Joga Sasongko

Kontak point HP : +628119698421